Tutut Sitompel Kembali Berulah

Jakarta, 2159

terkadang, lebih baik melihat ke bawah...

Paripurna ricuh, para anggota dewan berkelakar ini itu. Mereka ingin wajahnya dipublikasikan media elektronik. Belajar dari seorang anggota dewan satu setengah abad yang lalu, mereka merasa harus berulah untuk mendapatkan perhatian media massa. Kelakarnya sama-sama hanya mencari perhatian, rambut dipotong botak, di-mohawk, atau spike ala anak punk. Rapat pleno dipenuhi para anggota bertindik dengan jaket berbahan jeans yang dipenuhi paku. Mereka menginterupsi sidang dengan teriakan, “Oi oiii….”

Semua itu untuk mendapat perhatian media. Bahkan, di pemilu terakhir, setiap calon dalam spanduk-spanduk dan pamfletnya mengatakan, jangan coblos nomor 4, saya tukang mabuk-mabukan. Saya bodoh, terbukti sebelumnya saya meningkatkan pengangguran 30%. “Jangan pilih yang berkumis,” padahal kumisnya selebat Pak Raden. Masyarakat menikmati kampanye macam itu. Semakin jelek iklannya semakin mendapat perhatian. Pemilik Joger menuntut para anggota dewan karena idenya yang sudah berabad-abad dikenal masyarakat dicuri. Namun tuntutan itu jauh panggang dari api karena anggota dewan sudah terbiasa menggunakan makelar kasus yang banyak beriklan lewat pamflet yang banyak ditempel di tiang-tiang listrik.

Masyarakat sudah yakin perubahan hanya bisa dilakukan lewat tangan masyarakat sendiri. Daripada menyesali nasib negaranya –“kok bisa begini”- mayoritas memilih untuk menikmatinya. Hollywood KC sepi karena tontonan TV lebih seru. Terkadang mereka mampir ke bioskop hanya untuk membeli popcorn lalu menuju DPR, membeli tiket untuk masuk balkon (karena membludaknya pengunjung akhirnya BPH DPR mengambil keputusan menjual tiket masuk balkon, “Lumayan buat nambah modal main saham bumi,” kata mereka), melepas tawa melihat kelakuan anggota dewan.

Lama kelamaan, media massa tidak tertarik lagi dengan ulah urakan anggota dewan.  Media tidak pernah puas dengan hal-hal yang biasa. Harus ada hal unik yang bisa menarik perhatian penonton. Saat ini, TV swasta mempunyai proporsi berita gosip dan sinetron 95%. Lima persennya lagi adalah siaran komedi Tawa Sutra, satu-satunya komedi yang bertahan ratusan tahun. Seperti biasa, TV swasta menonjolkan rating. Ternyata cerita-cerita glamor artis dan canda tawa komedian bisa membius penonton sehingga lupa akan kehidupan nyatanya. Memang itu yang dibutuhkan masyarakat saat ini, melupakan kehidupan aslinya.

Merasa sudah tidak diperhatikan lagi oleh masyarakat, Tutut Sitompel, seorang anggota dewan, mencari cara untuk menjadi pusat perhatian. Ia berangkat menuju ruangan sidang dengan menggunakan baju koko komplit dengan sorbannya. Setiap ada kawannya yang nyeleneh, dia berujar, “Jangan begitu ya akhi. Kita harus tahu makna kita hidup di bumi. Intinya pengendalian diri.” Tutut menghapalnya sejak sebulan yang lalu sampai bisa betul-betul fasih melafalkannya. Ia mengulang-ulang ucapan kiai yang tenar satu setengah abad lalu dalam bentuk MP3 dari CD bajakan yang dibelinya di stasiun pasar minggu.

Namun, itu hanya sekedar topeng. Intinya ia ingin menarik perhatian massa. Di saat reporter berita TV swasta berpura-pura mengejar anggota DPR yang baru turun dari eskalator supaya mendapat kesan DPR sibuk, Tutut hadir dengan gayanya sendiri. Ia mau diwawancara hanya oleh reporter berpakaian muslim, belajar dari seorang teroris yang mau dihukum mati satu setengah abad lalu. Semua yang dilakukan Tutut serba terbalik dengan anggota dewan.

Sidang paripurna biasanya memakan waktu minimal satu hari untuk mengambil satu keputusan. Namun di suatu sidang, Tutut berkomentar dan berinterupsi banyak hal benar yang sangat masuk logika orang-orang yang masih di jalan yang benar sehingga hanya dalam waktu 30 menit saja sudah didapat satu keputusan. Tagline-nya yang walaupun sudah lapuk kembali bersinar, “kalau bisa dipermudah kenapa dipersulit”.

Indonesia kembali menuju kebenaran, paling tidak terlihat seperti itu. Reporter-reporter TV makin sering berkunjung ke DPR. Tidak ada gerak-gerik Tutut yang tidak disorot kamera. Sesuai cita-citanya, ia mendapat ketenaran karena hal-hal benar yang ditegakkannya, walaupun sebetulnya bukan kebenaran yang dia cari tapi ketenaran. Seperti bangkai, muslihat Tutut akhirnya tercium oleh masyarakat. Tidak ada lagi yang percaya pada Tutut dan tidak ada lagi yang percaya pada siapa pun yang menjabat apa pun selama dia berplat merah.

Kembali seperti satu setengah abad silam, masyarakat diajak masuk dalam dunia yang serba membingungkan karena akrobat politik para politisi. Benar dan salah menjadi tentatif. Masyarakat pasif dalam politik, tidak partisipatif, malas mencuri berita politik yang informatif. Naif.

Perpanjang SIM di Samsat Cipinang Cuma 30 Menit dengan Biaya 60-80 Ribu, Jangan Tertipu !

Sekedar mengingatkan, umur SIM itu Cuma 5 tahun. Setelah basi, kalau tidak mau kena tilang di jalan maka harus diperpanjang. Terkadang kita lupa untuk memperpanjang. Baru sadar setelah berbulan-bulan kemudian atau setelah polisi lalin yang menegur bahwa SIM sudah basi.

Image mahal dan ribet untuk perpanjang SIM sepertinya sudah bisa dihapus. Akhir Oktober 2009 lalu, saya berangkat ke SAMSAT Cipinang untuk mengurus SIM yang sudah mati 5 bulan. Sesampainya di tempat parkir motor, petugas parkir langsung nembak, “Cuma 250 ribu tinggal foto.” Wah, calo nih sepertinya.

Masuk ke ruangan, saya langsung disambut dua petugas informasi (sepertinya Polwan) yang mengingatkan syarat-syaratnya, yaitu SIM lama, KTP asli, dan fotocopy KTP 3 kali. Lalu mereka menunjukkan alurnya, “Urus asuransi dulu, tes kesehatan, baru masuk loket-loket secara berurutan (ada nomor loketnya, satu sampai empat).”

Di depan ruang asuransi, sebelum orang asuransinya menyapa, saya langsung tembak (karena teringat asuransi2 gadungan di Airport), “Ini wajib gak?”. Dia bilang tidak. Ya sudah, saya langsung ke tempat cek kesehatan. Dokternya cukup ramah (mungkin karena ini saya jadi tidak kritis). Dia bilang dengan suara yang halus, “Kalau di asuransi memang tidak wajib, tapi tes kesehatan wajib. Dari sini nanti ada surat pengantar ke loket.” Oke, saya turuti. Sang dokter kemudian memperlihatkan buku kecil bergambar abstrak yang di tengahnya ada angka. Saya diminta untuk menyebutkan angka di dalam gambar abstrak itu. Sangat mudah bagi yang tidak buta warna. Singkat sekali tesnya, mungkin hanya 1 menit. Lalu saya dimintai 20 ribu untuk biaya tes kesehatan (yang ternyata Cuma tes buta warna). Dengan mudah saya bayar.

Lanjut je loket BRI. Sebelum sampai ke loket, ada petugas berseragam yang mengingatkan untuk bayar asuransi dulu. Dengan agak keras saya jawab, “Kan gak wajib!” Lalu dia menjawab lagi dengan nada menantang, “Nanti urusannya di sini (menunjuk salah satu loket yang setelahnya baru saya tahu itu loket 2 untuk menyetor persyaratan).”

Sampai di loket BRI, saya dimintai 60 ribu untuk biaya perpanjangan. Penjaga loket mengingatkan, “Walaupun telat mengurus perpanjang SIM, Bapak tidak kena denda, tetap 60 ribu.” Saya bayar lalu menandatangani entah apa itu. Karena saya buru-buru dan sang petugas juga mengatakan tinggal tanda tangan saja, ya sudah, isian di atasnya (ada nama dsb) tidak saya isi, langsung saya tanda tangan. Selesai di loket ini.

Ternyata BRI ini baru loket 1. Jadi asuransi dan kesehatan tidak dihitung loket. Barulah saya mulai curiga, jangan-jangan si dokter muda itu bohong, bilang wajib padahal tidak. Ya sudahlah. Lain kali harus lebih kritis kalau berurusan dengan dokter.

Loket selanjutnya loket 2 untuk urusan administrasi non rupiah. Di situ saya berikan SIM lama, fotocopy KTP 3 kali, KTP asli, tanda bukti pembayaran dari loket 1, dan surat dari hasil tes kesehatan di loket kesehatan (sepertinya yang terakhir ini tidak termasuk syarat). Lagi-lagi saya diminta untuk urus asuransi terlebih dahulu. Berikut dialog singkatnya:

Petugas: Bisa urus asuransi dulu mas.

Iqbal: Katanya gak wajib ?!

Petugas: Sudah, mas urus saja dulu.

Iqbal: Memang betul wajib Pak?

Petugas: Mas ini pekerjaannya apa sih?

Iqbal: Saya wartawan, Pak !

Petugas: Coba mana kartu identitas kamu? Kamu fotocopy dulu.

Iqbal: Ini ! (saya pertunjukkan dari luar, tapi tidak saya berikan)

Petugas: Coba saya lihat sini.

Iqbal: Apa ini jadi syarat buat SIM ?

Petugas: Saya lihat sebentar, nanti kamu fotocopy dulu.

Iqbal: Bapak namanya siapa (press card tetap tidak saya berikan) ?

Petugas: Bukan begitu… Ini buat laporan untuk atasan saya.

Iqbal: (Sadar posisi di atas angin) Jadi saya gak bisa ngurus SIM nih Pak ?

Sadar posisinya terdesak. Rekan petugas itu langsung ambil sikap. “Sudah Bapak tunggu saja di depan, nanti kami panggil. Lalu si rekan itu terlihat buru-buru mengurusi kelengkapan saya. Di tempat saya duduk sudah ada seorang pemuda yang suda menunggu lebih awal. Sedikit berbincang.

Pemuda: Abis berapa mas ?

Iqbal: Delapan puluh ribu. Dua puluh di kesehatan, enam puluh di BRI. Emang mas berapa ?

Pemuda: Saya nambah asuransi 30 jadi 110.

Iqbal: Itu kan gak wajib mas. Kita harus tegasin biar mereka gak mainin kita.

Baru 1 menit duduk, nama saya dipanggil duluan, padahal pemuda itu sudah menunggu lebih awal. Di loket 2 itu saya diberikan KTP asli yang ditempel secarik kertas dengan tulisan ceker ayam, tidak bisa saya baca. Lanjut ke loket 3.

Sepertinya saya benar-benar dilayani. Baru memberikan KTP dan secarik kertas itu langsung disuruh cap jempol, tanda tangan, dan foto. Loket 3 memang untuk foto, tanda tangan, dan cap jempol. Dua menit kemudian, di loket 4 (loket pengambilan SIM baru) nama saya sudah dipanggil. SIM barunya sudah jadi! Karena masih belum yakin bisa selesai secepat itu, saya tanya petugas, “Ini sudah selesai ya Bu?” Petugas mengiyakan. “Wah, cepat betul.”

SIM C fresh from the oven. Dok: Iqbal

Kurang lebih, waktu yang saya habiskan dari parkiran sampai parkiran lagi Cuma 20 menit. Memang di depan pintu terpampang jelas tulisan bahwa perpanjang SIM hanya 30 menit. Sepertinya petugas di SAMSAT itu dituntut untuk memperpendek birokrasi. Atau bisa jadi (pikiran jahat saya), mereka takut dengan press card yang saya tunjukkan, takut saya tulis kalau mereka mempermainkan pengunjung. Semoga saja memang mereka betul professional.

Semoga bermanfaat.