WH Si Macan Ompong

IMG20190205225353
Diskusi WH di Warung Kopii Corner, Langsa

Ini adalah hasil diskusi saya dengan seorang petugas WH dari Kota Langsa, Aceh, selama 3 jam di warung kopi Corner. Tulisan ini tentu saja tidak menggambarkan WH secara keseluruhan, namun hanya secuplik kisah yang saya tangkap dengan pandangan subjektif saya sendiri.

Buat yang belum tahu WH… WH itu singkatan dari Wilayatul Hisbah. Orang mungkin menyebutnya polisi Syariah di Aceh. Mereka yang sering melakukan razia untuk pelanggaran syariat, seperti pakaian tidak menutup aurat, khalwat (berduaan dengan yang bukan mahromnya), zina, judi, miras, dst…

Nara sumber saya ini sudah sejak 2007 terlibat di dalam WH. Sebutlah namanya Bang Budi. Walau sudah dua belas tahun menjadi petugas WH, tapi statusnya masih kontrak. Status yang sama didapati oleh sekitar 60 petugas WH yang lain di Kota Langsa. Berapa orang yang tidak kontrak? Nol.

Tapi ini hanya gambaran untuk WH di Kota Langsa, yang seluruh petugasnya adalah kontrak. Di tempat lain bisa jadi tidak seperti itu. Bisa jadi banyak yang memang berstatus PNS, bahkan PPNS.

Kenapa sih kok di Kota Langsa tidak diangkat jadi PNS? Kalau saya melihatnya, karena budget yang tidak sampai. Selama ini, petugas kontrak hanya dibayar sekitar separuh dari Upah Minimum Regional (UMR), bahkan kurang. Kalau kontrak kan mudah, tinggal putuskan kontrak kalau memang budget tipis. Agak repot urusannya untuk menekan budget kalau dia PNS.

Itu salah satu keruwetan WH: petugasnya dari kontrak. Ini menimbulkan keruwetan berikutnya, yaitu petugas kontrak tersebut tidak ada yang memiliki wewenang menjadi penyidik. Kenapa tidak berwewenang menyidik? Karena tidak ada yang mempunyai status PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil). Boro-boro PPNS, PNS (yang bukan penyidik) saja tdak ada.

Apa akibatnya kalau WH tidak punya wewenang menyidik? Ya seperti macan ompong jadinya. Bertugas menegakkan syariat, tetapi tidak boleh menggeledah, tidak boleh melakukan interogasi, tidak boleh berpura-pura menjadi customer untuk memancing pelanggar (misal pura-pura jadi customer PSK).

Yang bisa dilakukan WH hanyalah mengumpulkan barang bukti, lalu menyerahkannya ke penyidik di kepolisian untuk ditindaklanjuti. Iya kalau ditindaklanjuti. Kalau tidak, ya mengendap saja kasus tersebut di meja.

Misalnya kasus judi online. Ini adalah kasus yang banyak dan berulang. Tidak sulit untuk menangkap pesuruh kecil, tapi setengah mati menangkap bandar besarnya. Boro boro menangkap, menyelidiki saja tidak bisa, ya balik lagi tadi karena tidak adanya penyidik. WH juga belum punya aturan khusus terkait undercover buy (pembeli terselubung) yang selama ini hanya bisa dilakukan oleh penyidik Polri atau PPNS. Pada akhirnya, WH hanya bisa memberikan bahan-bahan dasar dan tidak bisa menyelidiki lebih jauh.

Keompongan gigi WH bisa dilihat dengan jelas ketika Razia dilakukan di jalan-jalan utama. Biasanya setelah ashar, dua kali dalam seminggu. Ada saja yang menggas kendaraannya ketika tahu di depannya ada Razia WH. Pilihan apa yang dimilki WH dalam menangani warga ini? Menghadangnya di jalan justru berisiko buat WH. Kenapa? Karena kalau warga tersebut kecelakaan karena dihadang WH, maka WH yang kena sangsi hukum. Jadi, menghadang bukanlah pilihan. Yang bisa dilakukan WH hanyalah melepasnya pergi. Kalau pilihan yang bisa diambil hanya satu, apa itu masih bisa disebut pilihan?

Kemudian katakanlah dia mau berhenti, lantas mengikuti arahan WH untuk didata namanya. Lalu ketika dimintai KTP untuk dicatat, apa warga mau memberikan KTP nya? Tidak. Kalaupun dia bawa, dia akan bilang tidak bawa KTP. Karena kalau terdata sampai nomor KTP, ya bahaya dong buat dia…

Sementara WH juga tidak punya wewenang untuk menggeledah. Andai WH yang merazia menduga ada KTP di dalam tas warga, WH tidak boleh menggeledah, dan hanya bisa menelan kembali dugaannya itu, mungkin berubah menjad kentut.

Pendataan nama warga yang melanggar menjadi data pura-pura saja. Kenapa? Karena siapa yang bisa menjamin si “Yanti” yang melanggar menyebutkan namanya “Yanti”? Kenapa dia harus menyebut nama aslinya sebagai pelanggar, sementara dia bisa menyebut “Mira”. Toh KTP tidak harus diperlihatkan.

Ancaman “nanti kalau melanggar lagi, akan ditindak tegas” juga ompong. WH tidak punya database yang kuat. Apakah dia sebelumnya pernah melanggar, itu tidak bisa dicek. Katakanlah “Mira” ada dalam database pelanggar. Tapi apa jaminannya Mira yang di database pelanggar itu sama dengan Mira yang barusan dirazia?

Yang bisa diandalkan WH lagi-lagi sangsi social. Pelanggar akan malu jika distop di pinggir jalan oleh WH. Seluruh kendaraan yang lewat akan melihat dia. Kalau yang melihat dia adalah orang yang dia kenal, malu sekali rasanya. WH mengetahui ini, lalu memanfaatkannya. WH akan menahan pelanggar selama mungkin, agar semakin banyak orang lewat yang melihat pelanggar, semakin tinggi rasa malu pelanggar, semakin trauma dia untuk melanggar. Sangsi social itu yang menjadi senjata WH.

Belum lagi soal kedudukan WH dalam struktur organisasi. Sebetulnya WH ini ada dalam satu organisasi dengan Satpol PP atau Dinas Syariat Islam? Pasnya dia di mana? Kalau saya baca-baca, WH ini satu kesatuan dengan Satpol PP.

Namun muncul keganjilan kalau memang WH satu kesatuan dengan Satpol PP. Seperti yang diceritakan Bang Budi, keduanya punya cara berperilaku yang cukup berbeda, yang kemudian menghasilkan gap dan ego yang tumbuh sendiri-sendiri.

Sebagai contoh sederhana dari pakaian. Petugas wanita WH memang dituntut secara sosial untuk berpakaian longgar. Pakai rok. Kalaupun pakai celana, maka bajunya harus selutut. Petugas WH tertuntut untuk menjalankan syariat. Apa kata orang kalau petugas WH melanggar syariat? Dia yang merazia cara orang yang berpakaian kok malah dia yang melanggar?

Beda dengan Satpol PP yang bebas berpakaian. Jadi Satpol PP menilai WH terlalu kaku. Sementara WH menilai Satpol PP belum sejalan dengan syariat. Maka muncullah gap itu.

Ah rasanya WH ini begitu kompleks dalamannya. Namun begitu, saya melihat masyarakat Aceh sudah semakin sadar tentang pentingnya WH. Walaupun banyak orang luar sana yang bilang melanggar HAM, menekan pemerintah Indonesia untuk menghilangkan hukum cambuk, tapi toh pendukungnya juga banyak. Banyak yang ingin menjalankan hukum syariat seperti di Aceh tapi belum mampu. Yang lain masih berangan-angan, Aceh sudah menjalankan belasan tahun.

 

Penulis: Iqbal

cinta dunia jurnalistik dan rekayasa genatika...

One thought on “WH Si Macan Ompong”

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s