Takengon: Keliling Lut Tawar

IMG20190217070343
Danau Lut Tawar dan Kota Takengon, difoto dari Pantan Terong

Aceh punya danau yang cukup besar dan bagus, yaitu Danau Lut Tawar. Sekeliling Danau ini sebagian besar adalah perbukitan hijau. Satu sisi di barat danau, yang daratannya agak datar, merupakan Kota Takengon. Nah, saya berenam, satu mobil, mengelilingi danau ini pada Sabtu 16 Februari 2019.

Jalannya bagus, aspal. Rata-rata mulus. Sebagian kecil saja yang berlubang. Sebagian lagi terlihat longsoran menutupi sebagian jalan. Longsor di dan menuju Takengon bukanlah berita heboh. Sudah sering terjadi.

Kami sampai Takengon sekitar jam 9 pagi, langsung mencari sarapan di pinggir danau. Dapatnya di kafe One One (nemu di jalan). Awalnya saya kira bacanya “wan wan”, tapi teman saya yang orang lokal bilangnya “O-ne O-ne”.

IMG20190216092815
Kafe One One Takengon: Lobster ditangkap setelah dipesan

Ini tempat makan memuaskan sekali. Ikan dan lobster yang dipesan segar. Setelah pesan, baru diambil dari kolam dan dimasak. Awalnya saya berimajinasi lobster yang dimaksud adalah lobster besar sepenuh piring, rupanya lobster kecil (sama udang bedanya apa sih?). Saya pesan nasi goreng lobster. Harganya hanya Rp25.000. Itu sudah puas makan 4 anak lobster.

IMG20190216100938
Kafe One One Takengon: Nasi goreng lobster Rp25.000

Penasaran, kok bisa sangat murah. Saya tanya ke yang nangkap lobster buat dimasak, katanya lobster itu ditangkap dari danau pakai bubu, semacam perangkap. Jadi ya gak modal. Maka murah.

Puas sekali kami makan di One One. Semua enak. Semua murah.

Lanjut lagi ke Dermaga Nosar. Kalau dicari di google maps judulnya: Dermaga Wisata Teluk Suyen Bamil Nosar. Ini dermaga buatan yang memang untuk menggaet wisatawan. Tapi sayangnya tidak ada karcis masuk. Pungutan parkir mobil Rp10.000 dan biaya masuk Rp2.500/orang itu semua tanpa karcis dan dipungut oleh…. Siapakah dia? Tidak berseragam. Sepertinya anak muda lokal.

IMG20190216161007
Dermaga Nosar, Takengon

Bagus nih di Nosar, buat foto-foto, juga buat menenangkan pikiran. Kalau sudah sore, air berombak kecil, jadi suara gemericiknya semakin terasa, semakin syahdu.

Lanjut lagi, di ujung timur ada yang namanya Pantai Menye. Ini danau rasa pantai. Memang nyatanya terlihat seperti pantai, ada ombak kecil yang berlomba ke tepian danau. Anginnya pun kuat. Saya hanya lewat saja di sini, dengan gas pelan, jadi bisa menikmati pantainya. Waktu lewat, saya tidak melihat ada yang berenang. Dulu, tujuh tahun lalu, saya pernah ke sini juga. Salah seorang saudara melarang saya berenang. Tidak dijelaskan alasannya. Saya baca-baca, alasannya mistis.

Kami lanjutkan perjalanan. Sayangnya ada yang terlewat: Ujung Paking. Katanya sih ada plang besar, tapi kami tidak ada yang lihat. Jadi bablas.

Ada beberapa tempat lagi sebagai view point danau. Tapi kami sudah “mabok” foto danau, sudah terlalu banyak, jadi hanya dilewatkan dengan gas pelan saja, misalnya: Pantai Ujung Senang, Pantai Ketibung.

Kembali ke kota, mencari penginapan. Dapat di dekat pasar inpres, namanya Wisma Nacara. Dia punya belasan kamar. Kamar yang dua kasur single tarifnya Rp150.000/malam. Tidak ada AC, dan memang tidak perlu. Kamar mandi dalam, dengan toilet jongkok.

Malamnya kami ngopi di Galeri Kopi Indonesia, sekitar 5 kilometer dari kota. Tempatnya masuk satu gang kecil, pas buat lewat satu mobil. Awalnya gak yakin, apa betul jalannya? Karena kok semakin sepi. Kami hanya ikuti google (semua perjalanan kami di Takengon diarahin google). Tapi ternyata memang di ujung dia. Sesuailah sama google maps nya: Galeri Kopi Indonesia.

IMG20190216210921
Galeri Kopi Indonesia: order di sini

Tempatnya keren banget! Dia di tengah-tengah kebun kopi. Pesannya di depan. Terus kita cari tempat untuk duduknya. Mereka punya semacam saung tapi di tempat yang agak tinggi. Kita harus semacam memanjat pohon terlebih dahulu. Sebelum memanjat, kita juga akan melewati kebun kopi dulu. Agak jauh dari imajinasi saya yang mengaggap galeri kopi ya ruangan modern dengan jenis-jenis kopi dalam toples. Ternyata galerinya ya kopi betulan, pohon betulan. Keren!

Saya pesan kopi wine. Ini harganya rada mahal dibanding yang lain, yaitu Rp30.000. Tapi rasanya memang enak. Disajikan dalam gelas ukur, jadi saya berasa sedang praktikum kimia. Dikasih gelas kecil buat minum sedikit-sedikit, seperti espresso gitu (cara minumnya). Saya gak pernah minum wine, tapi kalau kopi wine aja enak, apalagi wine betulan… Gitu kali ya? Nanti saja minumnya, insya Allah di surga.

IMG20190216215517
Galeri Kopi Indonesia: Kopi wine disajikan dalam gelas ukur

Pas petugasnya datang membawa kopi pesanan kami, agak bingung dengan penampakannya. Teman saya ada yang pesan Vietnam drip, ada yang sanger. Kan sama-sama tuh warnanya, rada cokelat muda. Biasanya Vietnam drip kan ada saringannya. Yang ini enggak. Makanya kami bingung, lalu bertanya ke petugas pembawa, “Yang Vietnam drip yang mana?” Santai saja dia jawab: enggak tahu.

Kami mengampuni petugas itu, karena dia masih muda, muda sekali, mungkin SMP. Pekerja di bawah umur kah?

Teman saya yang kelaparan, selain ngopi, juga nge-mie. Jadi, ada mie juga di sini. Ada juga nasi goreng. Ada juga cemilan macam-macam.

Hari itu selesai dengan kopi.

Besoknya, 17 Februari 2019, tepat setelah subuh, kami tancap ke Pantan Terong, yang disebut-sebut sebagai view point terbaik di Takengon. Dan memang ini yang terbaik!

Saat itu, matahari belum muncul. Kota Takengon diselimuti kabut. Danau Lut Tawar bisa terlihat dalam satu frame dengan Kota Takengon. Saya sempat membuat video di sini.

Segera pulang, karena besok itu Senin, kembali ke nasib masing-masing.

WH Si Macan Ompong

IMG20190205225353
Diskusi WH di Warung Kopii Corner, Langsa

Ini adalah hasil diskusi saya dengan seorang petugas WH dari Kota Langsa, Aceh, selama 3 jam di warung kopi Corner. Tulisan ini tentu saja tidak menggambarkan WH secara keseluruhan, namun hanya secuplik kisah yang saya tangkap dengan pandangan subjektif saya sendiri.

Buat yang belum tahu WH… WH itu singkatan dari Wilayatul Hisbah. Orang mungkin menyebutnya polisi Syariah di Aceh. Mereka yang sering melakukan razia untuk pelanggaran syariat, seperti pakaian tidak menutup aurat, khalwat (berduaan dengan yang bukan mahromnya), zina, judi, miras, dst…

Nara sumber saya ini sudah sejak 2007 terlibat di dalam WH. Sebutlah namanya Bang Budi. Walau sudah dua belas tahun menjadi petugas WH, tapi statusnya masih kontrak. Status yang sama didapati oleh sekitar 60 petugas WH yang lain di Kota Langsa. Berapa orang yang tidak kontrak? Nol.

Tapi ini hanya gambaran untuk WH di Kota Langsa, yang seluruh petugasnya adalah kontrak. Di tempat lain bisa jadi tidak seperti itu. Bisa jadi banyak yang memang berstatus PNS, bahkan PPNS.

Kenapa sih kok di Kota Langsa tidak diangkat jadi PNS? Kalau saya melihatnya, karena budget yang tidak sampai. Selama ini, petugas kontrak hanya dibayar sekitar separuh dari Upah Minimum Regional (UMR), bahkan kurang. Kalau kontrak kan mudah, tinggal putuskan kontrak kalau memang budget tipis. Agak repot urusannya untuk menekan budget kalau dia PNS.

Itu salah satu keruwetan WH: petugasnya dari kontrak. Ini menimbulkan keruwetan berikutnya, yaitu petugas kontrak tersebut tidak ada yang memiliki wewenang menjadi penyidik. Kenapa tidak berwewenang menyidik? Karena tidak ada yang mempunyai status PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil). Boro-boro PPNS, PNS (yang bukan penyidik) saja tdak ada.

Apa akibatnya kalau WH tidak punya wewenang menyidik? Ya seperti macan ompong jadinya. Bertugas menegakkan syariat, tetapi tidak boleh menggeledah, tidak boleh melakukan interogasi, tidak boleh berpura-pura menjadi customer untuk memancing pelanggar (misal pura-pura jadi customer PSK).

Yang bisa dilakukan WH hanyalah mengumpulkan barang bukti, lalu menyerahkannya ke penyidik di kepolisian untuk ditindaklanjuti. Iya kalau ditindaklanjuti. Kalau tidak, ya mengendap saja kasus tersebut di meja.

Misalnya kasus judi online. Ini adalah kasus yang banyak dan berulang. Tidak sulit untuk menangkap pesuruh kecil, tapi setengah mati menangkap bandar besarnya. Boro boro menangkap, menyelidiki saja tidak bisa, ya balik lagi tadi karena tidak adanya penyidik. WH juga belum punya aturan khusus terkait undercover buy (pembeli terselubung) yang selama ini hanya bisa dilakukan oleh penyidik Polri atau PPNS. Pada akhirnya, WH hanya bisa memberikan bahan-bahan dasar dan tidak bisa menyelidiki lebih jauh.

Keompongan gigi WH bisa dilihat dengan jelas ketika Razia dilakukan di jalan-jalan utama. Biasanya setelah ashar, dua kali dalam seminggu. Ada saja yang menggas kendaraannya ketika tahu di depannya ada Razia WH. Pilihan apa yang dimilki WH dalam menangani warga ini? Menghadangnya di jalan justru berisiko buat WH. Kenapa? Karena kalau warga tersebut kecelakaan karena dihadang WH, maka WH yang kena sangsi hukum. Jadi, menghadang bukanlah pilihan. Yang bisa dilakukan WH hanyalah melepasnya pergi. Kalau pilihan yang bisa diambil hanya satu, apa itu masih bisa disebut pilihan?

Kemudian katakanlah dia mau berhenti, lantas mengikuti arahan WH untuk didata namanya. Lalu ketika dimintai KTP untuk dicatat, apa warga mau memberikan KTP nya? Tidak. Kalaupun dia bawa, dia akan bilang tidak bawa KTP. Karena kalau terdata sampai nomor KTP, ya bahaya dong buat dia…

Sementara WH juga tidak punya wewenang untuk menggeledah. Andai WH yang merazia menduga ada KTP di dalam tas warga, WH tidak boleh menggeledah, dan hanya bisa menelan kembali dugaannya itu, mungkin berubah menjad kentut.

Pendataan nama warga yang melanggar menjadi data pura-pura saja. Kenapa? Karena siapa yang bisa menjamin si “Yanti” yang melanggar menyebutkan namanya “Yanti”? Kenapa dia harus menyebut nama aslinya sebagai pelanggar, sementara dia bisa menyebut “Mira”. Toh KTP tidak harus diperlihatkan.

Ancaman “nanti kalau melanggar lagi, akan ditindak tegas” juga ompong. WH tidak punya database yang kuat. Apakah dia sebelumnya pernah melanggar, itu tidak bisa dicek. Katakanlah “Mira” ada dalam database pelanggar. Tapi apa jaminannya Mira yang di database pelanggar itu sama dengan Mira yang barusan dirazia?

Yang bisa diandalkan WH lagi-lagi sangsi social. Pelanggar akan malu jika distop di pinggir jalan oleh WH. Seluruh kendaraan yang lewat akan melihat dia. Kalau yang melihat dia adalah orang yang dia kenal, malu sekali rasanya. WH mengetahui ini, lalu memanfaatkannya. WH akan menahan pelanggar selama mungkin, agar semakin banyak orang lewat yang melihat pelanggar, semakin tinggi rasa malu pelanggar, semakin trauma dia untuk melanggar. Sangsi social itu yang menjadi senjata WH.

Belum lagi soal kedudukan WH dalam struktur organisasi. Sebetulnya WH ini ada dalam satu organisasi dengan Satpol PP atau Dinas Syariat Islam? Pasnya dia di mana? Kalau saya baca-baca, WH ini satu kesatuan dengan Satpol PP.

Namun muncul keganjilan kalau memang WH satu kesatuan dengan Satpol PP. Seperti yang diceritakan Bang Budi, keduanya punya cara berperilaku yang cukup berbeda, yang kemudian menghasilkan gap dan ego yang tumbuh sendiri-sendiri.

Sebagai contoh sederhana dari pakaian. Petugas wanita WH memang dituntut secara sosial untuk berpakaian longgar. Pakai rok. Kalaupun pakai celana, maka bajunya harus selutut. Petugas WH tertuntut untuk menjalankan syariat. Apa kata orang kalau petugas WH melanggar syariat? Dia yang merazia cara orang yang berpakaian kok malah dia yang melanggar?

Beda dengan Satpol PP yang bebas berpakaian. Jadi Satpol PP menilai WH terlalu kaku. Sementara WH menilai Satpol PP belum sejalan dengan syariat. Maka muncullah gap itu.

Ah rasanya WH ini begitu kompleks dalamannya. Namun begitu, saya melihat masyarakat Aceh sudah semakin sadar tentang pentingnya WH. Walaupun banyak orang luar sana yang bilang melanggar HAM, menekan pemerintah Indonesia untuk menghilangkan hukum cambuk, tapi toh pendukungnya juga banyak. Banyak yang ingin menjalankan hukum syariat seperti di Aceh tapi belum mampu. Yang lain masih berangan-angan, Aceh sudah menjalankan belasan tahun.