Arsip untuk Juni, 2016

15
Jun
16

Pariwisata Indonesia, Perlu Lebih Banyak Intervensi Pemerintah

Tulisan ini dimuat dalam Majalah Agro Observer tahun 2010

Pariwisata Indonesia. Dok: www.cendikianews.com

Pariwisata Indonesia. Dok: http://www.cendikianews.com

Walaupun hanya menempati 1,7% lahan di bumi, Indonesia mempunyai 17.000 hamparan pulau yang menjadi rumah bagi 17% spesies-spesies tumbuhan dan hewan di bumi, banyak di antaranya hanya ditemukan di Indonesia. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai salah satu Negara yang mempunyai keanekaragaman hayati terbesar di dunia. Inilah modal besar sektor pariwisata Indonesia.

Pariwisata adalah salah satu sektor yang dapat memanfaatkan begitu kayanya alam Indonesia. Namun, ternyata di tingkat dunia, setelah dinilai dari sejumlah aspek, Indonesia hanya menempati peringkat ke-80. Potensi pariwisata Indonesia adalah yang terbesar dibandingkan negara-negara di Asia Tenggara lain. Namun, kenyataannya mengatakan bahwa kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) ke Indonesia masih jauh lebih rendah daripada Singapura, Malaysia, dan Thailand. Hal ini terjadi karena Indonesia tidak memiliki daya saing, baik dari segi produk, promosi, sistem keuangan, transportasi, dan sebagainya.

Sebanyak 137 anggota WTO (World Tourism Organization) yakin bahwa di masa yang akan datang, sektor pariwisata akan menjadi industri terbesar di dunia. Selama ini, negara-negara tersebut sudah merasakan sumbangan yang berarti terhadap Produk Domestik Bruto mereka. Selain itu, pariwisata juga mempunyai fungsi non-ekonomi penting, yaitu ikut melestarikan keanekaragaman hayati.

WTTC (World Travel and Tourism Council) juga mempunyai prediksi tentang potensi pariwisata, yaitu bahwa pada tahun 2010 sektor pariwisata akan memberikan kontribusi sebesar US$ 283 miliar dalam sektor ekonomi di kawasan Asia Tenggara dan juga menyediakan 26,6 juta lapangan pekerjaan, atau 1 dari 10,5 angkatan kerja bekerja di sektor pariwisata. Lalu, akan berada di mana Indonesia pada tahun 2010 mendatang?

Multiplyer Effect

Menurut Yohanes Sulistiadi, Ketua Sekolah Tinggi Pariwisata (STP) Sahid, pemerintah kalau menangani masalah wisata alam hanya mengeksploitasi secara ekonomi. Belum berorientasi pada perawatan agar tetap asri. Jadi, belum menuju ke keberlanjutan yang terus-menerus. Padahal, jika keberlanjutan tercapai, secara otomatis masyarakat sekitar obyek wisata juga ikut sejahtera. Setiap wisatawan butuh makan dan terkadang akomodasi. Tidak sedikit yang ingin membeli suvenir dari daerah wisata itu. Jadi, jelas industri wisata ini akan menimbulkan efek yang berlipat-lipat (multiplyer effect). Bukan tidak mungkin kalau masyarakat dapat menggantungkan hidupnya dari wisatawan. Amalia Yunita, praktisi industri wisata petualang mencontohkan dengan pegunungan Himalaya yang masyarakatnya sudah hidup dari pendaki-pendaki yang lewat. Sangat disayangkan ketika kita melihat potensi puncak Jayawijaya yang sudah dijadikan target pendaki-pendaki kelas dunia belum dikelola sepeti Himalaya. ”Orang Indonesia sendiri yang masih belum mengerti tentang pariwisata sehingga malah jalan ke puncak Himalaya ditutup dengan perusahaan tambang,” jelas Yuni.

Pariwisata mempunyai ruang sebesar 7% dari perdagangan internasional dan 25-30% dari total industri jasa dunia dengan pertumbuhan rata-rata 9,7%/tahun. Cukup besar memang peran pariwisata.

Belakangan ini, Indonesia mulai berbenah untuk membuat pariwisata tidak hanya sekedar potensi. Data BPS menunjukkan bahwa ada peningkatan jumlah wisman sebesar 12,71% pada bulan Januari-April 2008 dibandingkan Januari-April 2007. Untuk ke depannya, kemungkinan wisman akan lebih meningkat lagi karena travel warning dari Amerika Serikat telah dicabut sejak sebulan yang lalu.  ”Dengan begitu, Indonesia menjadi lebih kondusif karena Amerika itu menjadi patokan negara-negara lain, terutama negara-negara barat, Eropa, dan Australia,” tutur Adnan Karamoy, Wakil Ketua Komite Tetap Kadin Pariwisata.

Kalau dilihat dari Sumber Daya Alam di dalamnya, Indonesia memang memiliki potensi yang berlimpah. ”Negara kita ini tropis, keanekaragaman hayatinya pun sangat beragam. Kalau dilihat dari kacamata pariwisata itu sangat besar potensinya. Dari ujung Aceh sampai Papua potensinya bagus,” kata Jacob Ganef Pah, Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung.

Ada satu bagian wisata yang belum digarap dengan serius padahal potensinya luar biasa, yaitu hutan. Wilistra Danny, Kepala Sub Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan mengatakan bahwa dengan digarapnya hutan menjadi tempat wisata maka akan didapat dua keuntungan sekaligus, pemeliharaan hutan dan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan. ”Potensinya wisata hutan sangat besar, bahkan seorang peneliti dari IPB mengatakan bahwa 95% potensi hutan itu ada di jasa lingkungan hutan, termasuk wisata hutan. Sedangkan potensi kayu yang selama ini kita garap hanya 5% saja,” kata Wilistra.

Tentang harga, Indonesia termasuk target wisata yang tergolong murah. Bahkan, data menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara yang mempunyai harga paling bersaing untuk berwisata. Sapta Nirwandar, Dirjen Pemasaran Depbudpar, menambahkan bahwa tarif hotel-hotel di Indonesia pun sangat murah, ”Misalnya, 100 dolar di Indonesia itu sama seperti hotel Rusia dengan tarif 500 dolar. Di Indonesia, dengan 200 dolar sudah mendapatkan suit room, sedangkan di sana masih hotel biasa.”

Butuh Komando

Austair G Spairs, Chairman of PATA (Pacific Asian Travel Association), mengatakan bahwa Indonesia mempunyai potensi pariwisata yang sangat besar, tapi potensi itu berkurang dengan cepat akibat rendahnya koordinasi dari pemerintah dengan pihak-pihak yang terkait.

Sebetulnya presiden sudah menginstruksikan lewat Inpres no.16 tahun 2005 yang melibatkan belasan menteri untuk membangun sektor pariwisata dari semua lini, tetapi sepertinya inpres itu tidak bergigi. ”Untuk dapat mengembangkan pariwisata diperlukan sekian lembaga yang harus terlibat. Tapi siapa yang akan menjadi leader untuk mengontrol hubungan antar lembaga tadi? Dan bagaimana hubungannya? Itu semua belum diatur, memang kita selalu bermasalah dalam implementasi kebijakan,” tambah Soehartini Sekartjakrarini, penggiat IdeA (Innovative development for eco Awareness). Sekar menyayangkan hilangnya Komisi Kerja Sama Pengembangan Obyek-Obyek Wisata Agro yang merupakan kerjasama Depbudpar dan Deptan dan Komisi Kerja Sama Pengembangan Obyek-Obyek Wisata Alam (Depbudpar-Dephut). Padahal kedua komisi itu ketika itu berjalan dengan baik dan berhasil.

”Kita tidak tahu siapa yang menjadi sekjen dari implementasi inpres ini. Sebetulnya dengan rapat 6 bulan sekali saja sudah bisa terkoordinir, tp koordinasi ini belum ada sama sekali,” kata Adnan.

Namun, Sapta membantah hal tersebut. ”Kami sudah bekerja sama dengan pihak-pihak industri, dengan Garuda, dan airline internasional,” kata Sapta. Tetapi, itu saja masih belum cukup. Masih banyak lembaga yang terkait dengan bidang pariwisata tapi belum diajak duduk bersama.

Selain kerjasama yang baik dari lembaga-lembaga yang terlibat dalam pariwisata, menurut Yohanes, yang perlu banyak dibenahi lagi adalah SDM dan infrastruktur. SDM dibangun dari akademi-akademi pariwisata, atau dari pelatihan-pelatihan tentang pariwisata. ”Sampai saat ini, kami sudah meluluskan 6000 orang yang tersebar di dalam dan luar negri. Tapi, walaupun sudah digabungkan dengan lulusan-lulusan STP lain, tetap saja SDM kita masih kurang. Kalaupun memang jumlahnya cukup, belum komprehensif,” kata Yohanes.

”Kalau berbicara tentang infrastruktur memang secara umum kita belum bagus. Sejak pemerintahan SBY belum ada pembangunan tol besar-besaran,” kata Adnan.

”Seharusnya, pemerintah menjamin keamanan, kenyamanan, aksesibilitas, dan transportasi untuk menunjang pariwisata. Masyarakat dan pihak swasta tidak bisa membantu banyak untuk hal ini,” tutur Sekar.

”Untuk pariwisata,” Sekar menambahkan lagi, ”Belum ada pemetaan prioritas wisata, misalnya tahun ini fokus membangun obyek wisata di Musi, berarti dari pintu masuk Indonesia sampai Musi aksesnya harus dibenahi, kemudian tahun depan membangun Sumatera Barat, yang fokus seperti inilah yang belum ada.”

VIY 08 Kurang Bergaung

”Pada tahun 2007 kita mendapatkan 5,5 juta wisman, dengan rata-rata lama tinggal 9 hari dan yang juga cukup menggembirakan adalah pendapatan rata-rata dari setiap wisman sebesar 937 dolar/kunjungan. Ini angka yg baru pertama kali kita capai, jadi, cukup menggembirakan. Tahun 2008 ini kami menargetkan  7 juta wisman. Kita mati-matian menggenjot itu,” jelas Sapta. Ia juga mengatakan bahwa sektor pemasaran Depbudpar mendapatkan biaya tambahan 20% dari anggaran sebelumnya, uang inilah yang digunakan untuk menggenjot target tersebut lewat program Visit Indonesia Year (VIY) 2008.

”Kita mempunyai kantor pemasaran khusus di luar negeri, kami menyebutnya branded office. Kami memilih orang di sana untuk membantu memasarkan produk-produk wisata Indonesia secara rutin. Branded office kita ada di Eropa, Cina, Korea, Jepang, Malaysia, dan Australia. Itu di bawah koordinasi Depbudpar. Dia khusus memasarkan pariwisata, berbeda dengan KBRI,” tutur Sapta. Namun, pemasaran seperti itu saja belum cukup. Austair mngatakan bahwa VIY 08 tidak berpromosi dengan baik di pasar internasional.

Menanggapi tentang VIY 2008, Ganef mengatakan bahwa program itu bagus selama dijalankan dengan benar. ”Tapi untuk promosi memang kita masih tertinggal. Malaysia menyiapkan visit Malaysia sejak setahun sebelumnya, kalau VIY 08 baru terpublish di akhir tahun, bahkan malah baru bergaung di awal tahun, memang kita kekurangan biaya promosi,” tutur Ganef.

Adnan juga sepakat dengan hal tersebut, ”Harusnya VIY 2008 mulai bergaung sejak 2006-2007. Kita terbalik, VIY 08 baru digembor-gemborkankan di 2008. Tapi it’s OK karena anggarannya memang saat itu belum ada. Semoga VIY ini berlaku untuk tahun-tahun brikutnya, semoga ini menjadi titik tolak.”

Menurut Adnan, sebetulnya industri pariwisata, perhotelan, travel agent yang ada di Indonesia sudah cukup baik. Tapi di luar lembaga-lembaga itu kita masih kalah. ”Pengetahuan dasar tentang pariwisata belum banyak dimiliki oleh pengatur imigrasi, supir taksi, dan sebagainya. Program VIY itu belum sampai ke situ. Jadi, sosialisasi ke orang-orang di luar pariwisata itu perlu dirambah oleh VIY 08, sehingga keramahtamahan bangsa Indonesia bisa terlihat oleh asing,” tambahnya.

Untuk kelanjutan dari VIY 2008, Sapta berkomentar, ”Ada juga usul untuk dilanjutkan dengan berkonsentrasi pada MICE karena inilah yang menjadi unggulan kita. Pada umumnya peserta MICE juga menjadi wisatawan yang pengeluarannya cukup lumayan.” Tapi itu baru sekedar usulan, belum ada pertemuan-pertemuan khusus yang membahas keberlanjutan VIY 2008.

14
Jun
16

Akses ke Hasil Perikanan dan Peternakan Masih Sulit

Tulisan ini dimuat dalam Majalah Agro Observer tahun 2008

Hasila Peternakan dan Perikanan. Dok: www.argakencana.blogspot.co.id/

Hasila Peternakan dan Perikanan. Dok: http://www.argakencana.blogspot.co.id/

Manusia tentunya butuh protein dalam hidup dan kehidupannya. Banyak makanan yang secara alami mempunyai nilai protein yang tinggi. Protein hewanilah yang paling tepat untuk memenuhi asupan protein manusia. Berbicara tentang protein hewani maka terkait erat dengan sektor perikanan dan peternakan.Sudahkah kita mampu memenuhi kebutuhan protein bangsa ini?

Human Development Index (HDI) tahun 2007 menempatkan Indonesia pada peringkat ke-107 dari 177 negara, kalah dari Vietnam (105), Thailand (78), Malaysia (63), Brunei (30), dan Singapura (25). ”Jika ternyata bangsa kita kualitas fisiknya kurang baik maka ini mungkin disebabkan oleh rendahnya asupan pangan bermutu, terutama yang bersumber dari pangan hewani. Gizi masyarakat Indonesia sangat jauh dari cukup,” jelas Ali Khomsan, ahli Gizi dari IPB. Saat ini, rata-rata warga Indonesia dalam satu minggu hanya minum susu setengah gelas, satu butir telur, dan dua potong daging. Keadaan ini cukup memprihatinkan.

Kesadaran akan pentingnya protein hewani masih belum memadai baik pada aras masyarakat maupun pemerintah. Namun tak bisa semuanya disalahkan pada masyarakat. Akar dari rendahnya diversifikasi menu penduduk Indonesia adalah rendahnya daya beli. Menurut Ali Khomsan, masyarakat akan dengan sendirinya membuat makanannya beraneka ragam ketika daya belinya meningkat. Kalau penghasilannya kecil, pasti ia akan memilih mengisi perutnya dengan karbohidrat terlebih dahulu, masalah gizi urusan belakangan. Saat ini tidak ada protein hewani yang murah. ”Tingkatkan daya beli masyarakat, dengan begitu, diversifikasi menu akan terjadi secara otomatis,” tambah Ali Khomsam.

Selain HDI, ada juga pengukuran yang secara langsung mencerminkan asupan pangan masyarakat, yaitu skor Pola Pangan Harapan. Nilai maksimalnya adalah 100. Indonesia mempunyai nilai 70. Nilai ini didominasi dari karbohidrat. Jadi, masyarakat Indonesia lebih banyak memakan karbohidrat. Sudah jelas, masyarakat bermasalah pada asupan gizinya

Serba Impor

Susahnya lagi, sumber protein hewani dari ternak masih sangat bergantung dari impor. Indonesia masih belum mampu memenuhi kebutuhan dalam negerinya sendiri untuk hasil peternakan. Impor susu masih besar, yaitu 90% dari kebutuhan. Daging sapi juga masih impor sebesar 25%. Bahkan Gapmmi memperkirakan pada tahun 2035 Indonesia akan mengimpor 4 juta ton daging, 3,6 juta liter susu dan 23,4 milyar butir telur.

Untuk perunggasan Indonesia sudah jauh lebih baik. Menurut Arif Daryanto, pengamat perunggasan, Indonesia sudah berdaulat di bidang perunggasan, bahkan potensi untuk ekspor sudah besar. Tapi sayangnya, perunggasan Indonesia dilanda Avian Influenza (AI) sehingga saat ini pasar ekspor unggas tertutup untuk Indonesia. Perkembangan perunggasan yang menggembirakan ini juga tidak didukung dengan industri pakan ternak yang berbasis bahan baku lokal. Bahan pakan utama unggas, yaitu kedelai, jagung masih impor dan juga tepung ikan hampir sebagian besar masih impor.

Masih tingginya komponen impor di sektor peternakan mengakibatkan harga-harga daging, telur dan susu menjadi tinggi. Kenaikan harga ini membuat masyarakat semakin sulit menjangkau makanan dengan gizi baik. Konsumen semakin mengurangi konsumsi protein hewani. ”Dengan daya beli yang rendah masyarakat lebih mengutamakan kebutuhan karbohidrat, sedangkan menu bergizi menjadi prioritas kedua,” kata Ali Khomsam.

Menurut data dari FAO (2006), rata-rata konsumsi daging penduduk Indonesia sebanyak 4,5 kg/kapita/tahun, tertinggal dari Malaysia (38,5), Thailand (14), Filipina (8,5), atau Singapura (28). Konsumsi telur juga tidak jauh berbeda. Indonesia mengonsumsi 67 butir/kapita/tahun, masih lebih rendah dari Thailand (93) dan Cina (304). Demikian pula dengan konsumsi susu, masyarakat Indonesia meminum susu sebanyak 7 kg/kapita/tahun, sementara Malaysia mengonsumsi 20 kg/kapita/tahun. Kita masih jauh tertinggal dari Amerika yang meminum 100 kg susu/kapita/tahun.

Ketidakmampuan Indonesia memproduksi sendiri sumber protein hewani merupakan konsekuensi logis dari kebijakan pangan yang kita anut lebih bertumpu pada beras. Pengembangan sumber protein hewani seringkali masih ditempatkan pada prioritas berikutnya. Padahal tak dapat dipungkiri bahwa ketersediaan protein hewani sangat diperlukan bagi pertumbuhan fisik dan kecerdasan generasi mendatang.

Arif Daryanto mengatakan bahwa kedaulatan pangan kita di bidang peternakan dapat dilakukan mengingat Indonesia memiliki lahan pertanian yang luas dan subur yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan peternakan. Di samping itu, masyarakat Indonesia sudah familiar dengan dunia peternakan. Namun demikian, pemerintah harus mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang mampu mensinergikan potensi tersebut dengan kondisi peternakan saat ini yang masih menghadapi permasalahan seperti modal, transfer teknologi, dan lain-lain.

Perikanan Kurang Terakses

Sumber protein hewani lainnya yang tak kalah prospektif adalah perikanan. Hasil sub sektor perikanan Indonesia relatif lebih tersedia daripada peternakan. Hasilnya cukup melimpah. Artinya produksi dalam negeri cukup memadai untuk kebutuhan dalam negeri. Bahkan, setiap tahunnya kita sudah rutin melakukan ekspor, nilainya mencapai 2,3 Miliar $US.

Tapi sayangnya kesadaran makan ikan masyarakat masih rendah. Lagi-lagi ini dikarenakan daya beli masyarakat yang masih rendah, disamping budaya yang tidak biasa mengkonsumsi ikan. Tridoyo Kusumastanto, Kepala Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan IPB, mengatakan bahwa konsumsi ikan rata-rata masyarakat Indonesia sangat beragam. Semakin jauh daerah itu dari laut maka akan semakin sulit mengakses ikan. ”Konsumsi masyarakat pegunungan sekitar 7 kg/kapita/tahun, berbeda jauh dengan masyarakat pesisir yang rata-rata mengkonsumsi 50 kg/kapita/tahun,” tutur Tridoyo. Konsumsi ikan rata-rata masyarakat Indonesia pada tahun 2003 adalah 22,36 kg/kapita/tahun sedangkan pada tahun 2007 sebanyak 26,00 kg/kapita/tahun, meningkat rata-rata 3,86%/tahun. Jauh lebih rendah daripada peningkatan produksi budidaya perikanan sebesar 26,60%/tahun dari tahun 2003-2007.

Di satu sisi kita mempunyai kemampuan yang hebat untuk memproduksi ikan tapi di sisi lain konsumsi ikan masyarakat kita masih sedikit. Padahal, kecerdasan anak bangsa berkorelasi positif dengan banyaknya ikan yang ia makan. Ironis memang.

Ada beberapa hal menurut Arif Satria, Direktur Riset dan Kajian Strategis IPB, yang menjadi penyebab kurangnya konsumsi ikan masyarakat Indonesia. Pertama, daya beli masyarakat rendah sehingga harga ikan masih dianggap mahal. Kedua, pendistribusian ikan ke daerah yang jauh dari laut dan tidak memiliki budidaya perikanan masih sulit, efeknya lagi-lagi ke harga yang tinggi. Ketiga, walaupun peningkatan budidaya perikanan cukup tinggi, tapi jumlahnya masih kurang untuk menjangkau daerah-daerah yang sulit mendapatkan ikan. Sebagian besar peningkatan budidaya dilakukan di pesisir sehingga hasilnya sulit didistribusikan ke daerah pegunungan.

Selain itu, menurut Tridoyo, DKP atau lembaga penelitian yang terkait tidak berorientasi pada konsumsi komoditas umum. Jadi, banyak ikan konsumsi yang harganya terjangkau, seperti kembung dan bandeng, belum diperhatikan dengan baik. Pemerintah lebih berorientasi kepada ekspor dibanding memaksimalkan komoditas yang mampu dibeli masyarakat.

Mau tidak mau memang Indonesia harus menuju ke perikanan budidaya, terutama darat, apalagi melihat keadaan laut yang saat ini sudah banyak terjadi overfishing. Dengan budidaya, akses masyarakat yang bertempat jauh dari laut untuk membeli ikan akan lebih baik.

Secara langsung nelayan akan diuntungkan karena hampir semua usaha budidaya menguntungkan. Dengan begitu, pendapatan nelayan akan meningkat yang juga berarti peningkatan daya beli. Made Nurdjana, Dirjen Perikanan Budidaya, yakin bahwa budidaya perikanan mampu meningkat produksinya 40% per tahun. ”Empat puluh persen itu kecil selama ada pembiayaan yang cukup. Pembiayaan di sini bisa dari pemerintah maupun perbankan,” kata Made. Terbukti memang dalam beberapa tahun terakhir, terjadi peningkatan produksi. Namun, peningkatan ini belum mencapai angka 40%.




Juni 2016
S S R K J S M
« Mei   Jul »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930